Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Pembayaran Royalti Dari Pengusaha Hiburan Karaoke Di Kota Medan (Studi Di Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Medan)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas pembayaran royalti dari pengusaha hiburan karaoke di Kota Medan. Latar belakangnya adalah menyangkut bidang ekonomi, karena suatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut. Sedangkan pihak pencipta akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moril nama pencipta yang dijual dan secara materil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu melakukan penelitian dengan menelusuri kepustakaan. Adapun penelitian ini juga melakukan pendekatan secara yuridis empiris, yaitu melakukan penelitian mengenai objek yang diteliti langsung ke lapangan. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembayaran royalti terhadap pencipta lagu dari pengusaha hiburan di Kota Medan, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas pembayaran royalti dari pengusaha karaoke di Kota Medan, dan untuk mengetahui hambatan dalam melindungi pencipta lagu atas pembayaran royalti dari pengusaha hiburan karaoke. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa untuk meraih hak ekonominya dalam bidang hak cipta, pencipta lagu harus menjadi anggota lembaga manajemen kolektif seperti yayasan karya cipta Indonesia. Setelah adanya perjanjian lisensi pengusaha karaoke bebas memanfaatkan hak lagu secara komersial dan bebas dari segala tuntutan pihak ketiga selama satu tahun. Perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi dari hasil ciptaan pencipta lagu. Hambatan dalam perlindungan berupa kurangnya pemahaman pengusaha karaoke mengenai hak cipta, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan biaya yang dimiliki YKCI dalam memungut royalty, dan banyaknya lembaga manajemen kolektif selain dari YKCI sehingga membingungkan pengusaha kepada siapa akan membayar serta proses penegakan hukum pidananya masih lemah karena pidana mengenai hak cipta masih merupakan delik aduan.