Penegakan Hukum Bagi Anggota Tni Angkatan Udara Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Wartawan (Analisis Putusan Nomor : 88-K/PM I-02/AU/VI/2017)

Abstract

Keselamatan wartawan menjadi masalah serius di indonesia. Selama ini telah terjadi banyak kekerasaan terhadap wartawan atau media. Aspek yang menonjol dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan adalah belum adanya pedoman tentang tahap-tahap dan mekanisme yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman penanganan yang memadahi. Pedoman ini diharapkan dapat melengkapi ketentuan yang telah ada dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pers berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pengkualifikasian tindak pidana Pasal 351 dengan Pasal 170 KUHP yakni kualifikasi Pasal 170 KUHP objeknya manusia dan benda barang, pelaku lebih dari satu yang dilakukan dalam waktu bersamaan berdekatan hadapan orang banyak atau publik terbuka. Wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan, dan perampasan alat-alat kerja serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun, oleh karena majelis hakim dalam mejatuhkan putusan bagi Anggota TNI Angkatan Udara yang melakukan tindak pidana lebih meningkatkan keadilan agar tercapainya kepastian hukum bagi wartawan sebagai korban penganiyaan yang dilakukan oleh TNI AU