Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Parkir

Abstract

Retribusi parkir merupakan salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap pemungutan retribusi parkir di Kota Medan, untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Medan. . Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Perhubungan Kota Medan. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa mekanisme pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Medan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Medan yang melakukan kerjasama atau memberikan kepada pihak ketiga dalam mengelola parkir melalui sistem lelang dan sistem penunjukkan. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir. Kemudian dalam pengelolaan parkir, pihak ketiga mempekerjakan petugas parkir untuk memungut retibusi parkir kepada pengguna jasa parkir setelah mendapatkan kartu tanda anggota. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap pemungutan retribusi parkir di Kota Medan adalah mengawasi pengelolaan tempat parkir dengan melakukan pengawasan langsung secara rutin dan khusus. Pengawasan terhadap pengelolaan parkir tidak hanya dilakukan oleh pegawai Dinas Perhubungan, Kota Medan saja, namun dibantu oleh beberapa petugas yang dinamakan juru pungut retribusi. Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan dapat memberikan sanksi kepada petugas-petugas resmi yang telah terdaftar sebagai petugas parkir resmi apabila terbukti melakukan pelanggaran. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Medan adalah banyaknya juru parkir liar, kurangnya pegawai UPTD Perparkiran Kota Medan Dinas Perhubungan, sebagai pengawas pengelolaan perparkiran di lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat serta beberapa angkutan umum terutama becak motor yang parkir dan tidak mau membayar retribusi parkir. Upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Medan adalah memberikan pembinaan bagi calon petugas parkir, memberikan atribut resmi kepada petugas parkir, mengawasi kegiatan parkir serta memberi sanksi bagi yang melanggar