Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perusakan Kertas Suara Dalam Pemilu Legislatif

Abstract

Kasus dalam putusan No. 130/Pid. Sus/2014/PN.Pwk dengan terdakwa atas nama Godjali Basah Nasirin bin Suarta telah melakukan perusakan kertas suara dalam pemilu, kasus ini sangat merugikan bagi para pihak calon legislatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif, dan untuk mengetahui analisis terhadap putusan Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN. Pwk. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif adalah menyebabkan suara pemilih tidak bernilai/menambah suara peserta pemilu (Pasal 309), merusak/menghilangkan hasil pemungutan suara (Pasal 311), mengubah/ merusak/ menghilangkan berita acara/ sertifikat pemungutan suara (Pasal 312), merusak/mengganggu sistem informasi penghitungan suara (Pasal 313). Kemudian pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif yaitu dilakukan dengan menegakan peraturan yang telah dibuat melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Setelah Hakim selaku aparat penegak hukum menjatuhkan putusan berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan pengrusakan kertas suara selanjutnya dilakukan pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana dengan pidana penjara maupun pidana denda. Vonis yang tepat dalam putusan Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN. Pwk terkesan ringan dan kurang sesuai, dan jika melihat putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum karena hanya berupa hukuman percobaan.