Perlindungan Hukum Terhadap Korban Persekusi Atas Tuduhan Penadahan (Studi di LBH Medan)

Abstract

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan; (1) Untuk mengetahui bentuk persekusi atas tuduhan penadahan terhadap korban. (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban persekusi atas tuduhan penadahan.(3) Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban persekusi atas tuduhan penadahan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan jenis yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengacu kepada hasil wawancara atau observasi terkait kasus permasalahan yang diteliti, yang dibahas dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap korban persekusi atas tuduhan penadahan, belum serta merta dapat dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, walaupun jelas peraturan perundangundangan telah menetapkan terhadap perlindungan korban seperti memberikan jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restusi, kompensasi, jaminan, santunan kesejahteraan social) maupun perlindungan dalam bentuk keamanan serta pendampingan hukum dalam proses peradilan. Masih banyak korban-korban tindak pidana yang belum mendapatkan hak-hak nya dalam mendapatkan perlindungan dari pemerintah, yang dari hasil wawancara maupun observasi peneliti, mendapatkan bahwa kendala dalam memberikan perlindungan korban seperti yang terjadi pada kasus korban persekusi atas tuduhan penadahan adalah karena pendampingan hukum tidak bisa setiap saat terhadap korban persekusi, susahnya mencari saksi-saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan, masyarakat tidak ada yang mau menjadi saksi karena adanya ancaman, keterbatasan LPSK dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban, kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan, belum tersedianya sarana dan prasarana untuk korban, seperti tempat tinggal sementara sebagai bentuk pendampingan perlindungan hukum