Penegakan Hukum Pidana Terhadap Istri Yang Tidak Melaporkan Suami Sebagai Pemakai Narkotika (Studi Polres Langkat)

Abstract

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah yang sudah menyebar luas di Indonesia. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya. Dalam penanggulangan narkotika peran masyarakat dan keluarga sangat besar efeknya pada pemakai narkotika. Karena di dalam keluarga yang harmonis tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu anggota keluarganya juga dapat menjadi seorang pemakai narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab istri tidak melaporkan suami yang memakai narkotika dan mengetahui kendala dan upaya aparat penegak hukum agar istri dan masyarakat mau melaporkan pemakai narkotika serta mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap istri yang tidak melaporkan suami pemakai narkotika. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum banyak mendapatkan kendala, adapun kendala yang dialami aparat penegak hukum agar istri dan masyarakat mau melaporkan yaitu kurang aktifnya masyarakat yang berperan dalam memberikan informasi. Selain itu ada juga upaya yang dilakukan aparat penegak hukum seperti memberikan penyuluhan dan pembinaan hukum, pembuatan dan pemasangan spanduk-spanduk, memberikan hadiah atau apresiasi kepada masyarakat yang mau membantu melaporkan narkotika, melakukan penyelidikan pada sasaran tertentu, melakukan pemeriksaan pada pelaku yang memiliki dan menyalahgunakan narkotika sesuai undang-undang, melakukan tindakan hukuman. Penegakan hukum terhadap istri yang tidak melaporkan suami sebagai pemakai narkotika adalah dengan memberikan sanksi yang ada di dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pasal 131.