Analisis Putusan No. 09/KPPU-L/2016 Terhadap Penerapan Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Dalam Sengketa Tentang Praktek Monopoli Darul Arif Harahap

Abstract

Seorang pelaku usaha tidak diperbolehkan menguasai pasar dan menghalangi atau mempersulit pelaku usaha lain untuk memasarkan barang dan atau jasa yang sama. Tetapi dalam Putusan No. 09/KPPU-L/2016 diduga telah terjadi praktek monopoli PT Perusahaan Gas Negara (Persero) selanjutnya disebut PGN dalam hal ini sebagai pelaku usaha yang memasarkan gas bumi yang disalurkan melalui pipa distribusi untuk pelanggan industri jasa dan komersial serta pelanggan industri manufaktur di area Medan telah melanggar pasal tersebut di atas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif yang menggunakan sumber data Sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Area Medan merupakan jaringan pipa distribusi yang dikuasai seluruhnya oleh PT. Perusahaan Gas Negara atau selanjutnya disebut PGN. Penjualan dan penyaluran gas bumi yang disalurkan melalui pipa distribusi untuk pelanggan industri jasa dan kemersial serta pelanggan industri manufaktur diseluruh area Medan hanya dilakukan oleh PGN. Hal ini memicu terjadinya dugaan praktek monopoli yang dilakukan oleh PGN, bahwa Penerapan Pasal 17 UU Monopoli terhadap Putusan No 09/KPPU-L/2016 disimpulkan telah terpenuhi, bahwa Berdasarkan uraian-uraian di bab hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Putusan perkara No. 09/KPPU-L/2016 telah sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan memutuskan PT. Perusahaan Gas Negara terbukti bersalah dan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.