Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penetapan Tarif Yang Dilakukan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Abstract

Penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah di Indonesia merupakan kewenangan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia yang kemudian diamanatkan kembali kepada pihak yang disebut dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Ketentuan mengenai aturan dalam proses penyelenggaraannya telah diatur sedemikian rupa termasuk dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, dimulai dari Undang-Undang Penyelenggaraan ibadah Haji, Peraturan-peraturan Kementerian Agama dan Keputusan Menteri Agama yang sifatnya Lex Specialis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga Yuridis Normatif yang bersifat sifat deskriptif. Data Primer, sekunder dan tersier diperoleh dan diolah menggunakan alat pengumpul data dan dianalisis secara kualitatif demi menghasilkan gambaran hasil berupa kesimpulan pada akhir penelitian nantinya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui banyaknya pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh PPIU sebagai pelaku usaha hampir sebagian besarnya berawal dari permainan penetapan tarif yang dilakukan oleh oknum PPIU tersebut. hak-hak calon jemaah Umrah sebagai konsumen akibat dari tindakan PPIU tersebut pada akhirnya hilang dan tidak pernah ditunaikan oleh pihak PPIU. akibatnya konsumen pada akhirnya harus menerima kerugian baik dari segi materi maupun moril yang tak jarang sedikit jumlahnya. Pada akhirnya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan KMA Nomor 221 Tahun 2018 tentang BPIU Referensi menjadi salah satu langkah preventif untuk menghindari hal-hal tersebut dapat terulang lagi nantinya.