KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK OLEH OKNUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan)

Abstract

Pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Salah satu pungutan liar yang sering terjadi pada kalangan pegawai negeri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ialah pungutan liar Kartu Tanda Penduduk. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bentuk-bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pengaturan dan penegakan hukum pidana bagi para pelaku pungli, dan upayapenanggulangan oleh instansi yang berwenang terhadap praktik pungutan liar kartu tanda penduduk di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Metode penelitian, jenis penelitian ini ialah yuridis normative, penelitian bersifat deskriptif, yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak terlepas dari praktek korupsi yang sudah lama berlangus di kalangan instansi pemerintahan, bentuk-bentuk pungli di Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang terjadi dapat berupa pungli terhadap KTP, KK, akta kelahira dan kematian, serta surat-surat keterangan lainnnya dan diketahui pungli yang paling sering terjadi ialah pungli atas KTP karena dipengaruhi oleh kuantitas masyarakat yang ingin membuat KTP. Pengaturan dan penegakan hukum pidana bagi oknum pelaku praktik pungutan liar Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan baik dari KUHP, UU Administrasi dan Kependudukan atau UU pelayanan publik, penegakan dapat dilakukan oleh pejabat di Dinas Dukcapil secara internal, pengajuan gugatan, dan penegakan secara pidana. Penanggulangan oleh Instansi yang berwenang terhadap praktik pungutan liar Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ialah berasal dari pihak penyelenggara, Ombudsman, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, Gubernur, Bupati/Walikota, serta BKD. Penanggulangan dengan pengawasan, pembinaan, pembentukan peraturan, pembentukan lembaga pengawas khusus dan membentuk Satgas Saber Pungli.