Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4786
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFachrurrozi, Muhammad-
dc.date.accessioned2020-08-13T07:50:03Z-
dc.date.available2020-08-13T07:50:03Z-
dc.date.issued2020-08-08-
dc.identifier.urihttp://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4786-
dc.description.abstractMahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Negara Yudisial yang daerah kekuasaan nya merupakan peradilan umum yang sifat nya khusus, Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas dalam menjaga kemurnian Undang-Undang Dasar 1945 sesuai amanat konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Negara diranah Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai kewenangan salah satunya ialah Pembubaran Partai Politik yang mana Partai Politik merupakan Organ Negara namun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945,namun mempunyai peran besar terhadap prinsip-prinsip demokrasi di Negara Republik Indonesia, Penelitian ini akan membahas bagaimana Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan diambil dari data primer dan data sekunder dengan mengelolah data dari bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan penelitian ini dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Yudisial Inpenden dengan mengemban tugas dan wewenang yang sangat besar dan penting. Menurut pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar ,memutus pembubaran partai politik,memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam hal menjaga konsistensi daripada konstitusi negara republic Indonesia, Mahkamah Konstitusi harus memastikan agar terjaga dan terlindunginya Hukum Dasar negara tersebut agar kemurniannya tidak dikotori oleh kekuatan politik dalam negeri manapun, oleh karena itu kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan haruslah jelas dan kuat. Mahkamah Konstitusi juga harus mampu menerjemah daripada dugaan dugaan kekuatan politik yang bersebrangan dengan ideologi maupun konstitusi.en_US
dc.subjectMahkamah Konstitusien_US
dc.subjectPembubaran Partai Politiken_US
dc.subjectDemokrasien_US
dc.subjectKonstitusien_US
dc.titleTinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politiken_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MUHAMMAD FACHRURROZI 1606200243.pdfFULLTEXT2.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.