Kajian Hukum Terhadap Jual - Beli Hasil Tangkapan Ikan Oleh Nelayan Kepada Juragan Kapal (Studi di Tempat Pelelangan Ikan Desa Tebing Tinggi)

Abstract

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin memiliki angka kemiskinan tertinggi setelah Kecamatan Teluk Mengkudu dari tujuh belas kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan pesisir sehingga tingginya potensi hasil laut yang dihasilkan oleh Nelayan di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin, yang mana industri perikanan merupakan salah satu industri yang berperan besar membantu meningkatkan perekonomian masayarakat. Penyumbang ikan terbesar di Kabupaten Serdang Bedagai berasal dari masyarakat Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi. Itu artinya, masyarakat Nelayan disana seharusnya memiliki pendapatan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut terindikasi adanya suatu persaingan usaha tidak sehat antara Nelayan dan Juragan Kapal sehingga menimbulkan kerugian oleh masyarakat Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan. Penelitian hukum bersifat untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasannya dalam kegiatan penjualan hasil tangkapan ikan oleh Nelayan, harga jual ikan itu sendiri ditentukan oleh Juragan Kapal dengan harga yang cukup rendah. Selain itu, Juragan Kapal melakukan perjanjian yang mana Nelayan hanya boleh menjual hasil tangkapannya kepada satu orang Juragan Kapal. Hal ini terindikasi memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.