Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karo

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabuoaten Karo, Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya pelaku pungutan liar yang terjadi di lokasi objek wisata kabupaten Karo. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Bahwa salah satu upaya pemerintah mewujudkan kabupaten Karo sebagai daerah tujuan wisata berwawasan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai budaya Karo, namun Pemerintah kabupaten Karo belum dapat menjalankan perda tersebut secara maksimal .Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui arah batasan penelitian, maka dari identifikasi masalah dapat dirumuskan masalahnya bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implentasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo . Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan, keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan faktafakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang antara lain Sekretaris ,Kabid Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo, Pengelola Objek Wisata Gunung Sibayak ,dan 2 (dua) Wisatawan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo sudah menjalankan kebijakan peraturan yang ada. Namun, kendala seperti pungutan liar dalam menjalankan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo, sehingga pemerintah kabupaten Karo belum dapat menjalankan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 secara maksimal.