Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pembuatan E-Ktp Dan Kk Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan

Abstract

Administrasi Kependudukan menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumendokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain. Pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan segala bentuk jasa pelayanan publik yang ada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat ataupun daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam rangka pelayanan pembuatan E-KTP dan KK di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sudah berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pengumpulan data analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang memperoleh informasi mendalam dari pada banyaknya informasi yang ada sebagimana faktanya. Dalam penelitian ini ada 4 orang pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan 6 orang masyarakat yang menjadi narasumber, diantaranya satu orang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, satu orang Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi dan Pengendalian Kependudukan, satu orang Kepala Seksi Data Kependudukan, dan satu orang Administrator Data Base di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat hasil yang diperoleh yaitu bahwa Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam rangka pelayanan pembuatan E-KTP dan KK di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sudah berjalan dengan baik tetapi masih belum sesuai dengan harapan yang diamanatkan dalam Kebijakan Peraturan Daerah tersebut. Kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pegawai, maka pelayanan yang diberikan masih belum sesuai. Belum memadainya sarana dan prasarana yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan membuat pembuatan E-KTP dan KK menjadi terhambat dalam pembuatannya. Peningkatan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK yang masih belum dikatakan maksimal