Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4342
Title: Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Ri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Demokratisasi Di Desa Kasang Bangsawan Muda Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir
Authors: Dewi, Setiana
Keywords: Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Ri Nomor 112 Tahun 2014;Pelaksanaan Demokratisasi Di Desa Kasang Bangsawan
Issue Date: 20-Apr-2017
Abstract: Pemilihan kepala desa (Pilkades) di desa Kasang Bangsawan Muda merupakan bentuk praktek demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktek demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting yaitu aspek kompetisi antar calon, partipasi dan kebebasan. Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, yaitu cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa. Aspek kebebasan erat kaitanya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada calon kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Nageri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Demokratisasi Pemerintahan Di Desa Kasang Bangsawan Muda Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara terbuka. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Seketaris BPD, Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda dilihat dari tahap pencalonan, pemungutan suara serta mengenai sarana dan prasarananya sudah terlaksana dengan baik. Namun, meskipun pelaksanaannya sudah sesuai dengan perundang- undang tetapi pelaksanaan pilkades tersebut belum berjalan sepenuhnya secara efektif maupun efesien.dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak mendapat DPT (Daftar Pemilihan Tetap) serta masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
URI: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4342
Appears in Collections:Public Administration Science



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.