Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Tupoksi Tentara Di Kantor Penerangan Kodam I/Bb Kota Medan

Abstract

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2010 yang sudah diubah menjadi Peraturan Presiden No. 62 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia terdapat di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut; Polisi Militer TNI bertugas membantu panglima TNI dalam merumuskan kebijakan, POM TNI dipimpin oleh Komandan POM TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Komandan Polisi Militer dibentuk oleh Wakil Dan POM. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 Tentang Sususnan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Bagaimana Tentara Menjalankan Tupoksi di Kantor Pendam I/BB, Kendala apa saja yang dihadapi oleh Tentara dalam menjalankan Tupoksi di Kantor Pendam I/BB dan Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Tentara dalam menjalankan Tupoksi di Kantor Pendam I/BB. Adapun tujuan pada penelitian yaitu Untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indoneia No. 62 tahun 2016 Tentang Sususnan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Untuk mengetahui bagaimana Tentara Menjalankan Tupoksi di Kantor Pendam I/BB, Untuk mengetahui kendala apasaja yang dihadapi oleh Tentara dalam menjalankan Tupoksi di Kantor Pendam I/BB dan Untuk mengetahui bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Tentara dalam menjalankan tupoksi di Kantor Pendam I/BB. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang antara lain Waka Pendam, 2 (dua) orang Staff. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pihak ke Presidenan telah melakukan sosialisasi atau penyampaian mengenai adanya kebijakan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tentara di Indonesia termasuk di Kota Medan. Meskipun ada kekurangan dalam pelaksanaan dari para TNI dan akan menjadi hambatan dalam melaksanakan Kebijakan semua terjadi dalam perencanaannya yang kurang baik. Dengan adanya kebijakan ini Prajurit TNI Angkatan Darat terkhususnya di Pendam dapat menjalankan tupoksinya dengan lebih baik