“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal

Abstract

Dana desa dipergunakan oleh pemerintah desa dalam membangun infrastruktur di desa. Dengan adanya dana desa tersebut, maka setiap desa mampu mandiri untuk mengatur wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Deliserdang mempunyai peran untuk membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah, beserta menetapkan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur desa di desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi analisis kualitatif. Narasumber penelitian adalah 6 orang yang terdiri dari 1 orang Camat Kecamatan Sunggal Baupaten Deli Serdang dan 4 orang aparat desa Mulio Rejo serta 1 orang warga masyarakat desa Mulio Rejo. Hasil akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal dari segi relevansi kebijakan, adanya target yang harus dicapai tujuan dan sasaran (target), adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa, adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan dan Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya Tim Pelaksana dan tersusunnya Usulan Rencana Kerja (URK). Untuk segi sumberdaya, pendidikan para pelaksana dapat dikatakan sudah cukup, namun yang sangat mempengaruhi jalannya pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah kurangnya fasilitas-fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kurangnya fasilitas dalam kantor menyebabkan para pelaksana lamban dalam penyelesaian syarat adminisratif, seperti kurangnya peralatan seperti peralatan mengetik atau kommputer sehingga penyelesaian syarat administratif harus menggunakan jasa sewa ketik sehingga cenderung lambat dikarenakan banyaknya desa yang menggunakan jasa