Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama Di SD Negeri 173198 Pansurna Tolu, Tapanuli Utara

Abstract

Pendidikan Agama menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan peraturan menteri agama nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah di SD Negeri 173198 Pansurnatolu. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu tidak tersedianya tenaga pendidik mata pelajaran agama Islam serta kurangnya sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan agama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian sebanyak 6 (enam) orang antara lain adalah Kepala Sekolah, Tata Usaha, 2 (dua) orang guru SD Negeri 173198 dan 2 (dua) orang tua siswa yang memiliki anak di SD Negeri 173198. Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah belum dilaksanakan dengan baik dan menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut belum sesuai dengan yang diamanatkan dikarenakan kurangnya kuantitas tenaga pendidik khususnya kelompok mata pelajaran agama Islam sertatidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan ke pihak-pihak sekolah. Dan dari pihak sekolah belum ada melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait sehingga tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut sulit untuk dicapai.