Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabuapten Asahan

Abstract

Pengarusutamaan Gender merupakan sebuah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan berbasis gender, untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 telah membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), Pokja PUG dalam salah satu tugasnya bertugas untuk perencanaan dan penganggaran berbasis gender, untuk melaksanakan segala tugas dan program kerja yang dimiliki secara maksimal, Pokja PUG Kabupaten Asahan perlu untuk meningkatkan kinerja yang dimiliki selama ini melalui peningkatan komunikasi, sumber-sumber, sikap dan struktur birokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pokja PUG dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan melalui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarrusutamaan Gender di daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis data kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pokja PUG Kabupaten Asahan dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari komunikasi yang baik dari segenap jajaran Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan program kerja yang terlaksana dengan baik serta selalu adanya koordinasi antar lembaga yang berkaitan dan antar jajaran Dinas mendukung meningkatkan kinerja Pokja PUG Kabupaten Asahan, walaupun dari segi Sumber Daya Manusianya masih harus ditingkatkan kualitasnya, karena Sumber Daya Manusia yang berkualitas juga membantu kinerja Pokja PUG untuk lebih baik lagi