Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/3500
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMalinda, Venni-
dc.date.accessioned2020-06-16T03:12:58Z-
dc.date.available2020-06-16T03:12:58Z-
dc.date.issued2018-03-20-
dc.identifier.urihttp://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/3500-
dc.description.abstractPos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dalam rangka Pelaksanaan Fungsi Posyandu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah lemahnya fungsi Posyandu seperti menurunnya kualitas kemampuan kader posyandu, menurunnya pengelolaan dalam pelayanan posyandu, menurunnya kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk kesinambungan kegiatan posyandu dan melemahnya fungsi pendampingan kualitas pembinaan posyandu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang yang dimana 3 (tiga) orang diantaranya Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dan 2 (dua) orang dari masyarakat. Hasil penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional belum terimplementasikan dengan baik dan menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakannya diketahui bahwa Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal Posyandu) masih sebatas SK, belum pernah bergerak atau bekerja secara kesatuan sebagai Kelompok Kerja Operasional dalam proses pembinaan Posyandu. Dan masih ditemukan sifat ego sektoral dari tiap-tiap SKPD yang ada di Kabupaten Deli Serdang yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional di Kabupaten Deli Serdang, serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan fungsi Posyanduen_US
dc.subjectPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007en_US
dc.subjectPembentukan Kelompok Kerjaen_US
dc.titleImplementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Posyandu Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Deli Serdangen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Public Administration Science



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.