Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

Abstract

Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan adalah langkah-langkah yang harus dilengkapi atau dimiliki oleh setiap calon pengantin sebagai kelengkapan dokumen untuk mendaftarkan pernikahannya. Adapun prosedur yang harus ditempuh, diantaranya : peminangan, kemudian melakukan pemberitahuan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah upacara pemberkatan selesai dilakukan proses pencatatan perkawinan sehingga perkawinan itu sah secara agama dan diakui oleh Negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya akta nikah. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam daripada luas atau banyaknya informasi. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 orang, antara lain Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi, sub bagian umum dan kepegawaian, kepala seksi perkawinan dan perceraian, dan 2 masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017 tentang standar pelayanan prosedur perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai belum terlaksana dengan baik karena iactor yang menjadi penghambat dalam pelayanan prosedur perkawinan belum ditangani dengan baik . Akan tetapi, pelaksanaan program yang ada sudah dilaksanakan sesuai perintah yang berlaku. Pengaruh dimasyarakat belum sepenuhnya terlaksana, peran interaksi antar organisasi dinas yang terkait sudah terlaksana karena optimalnya dan efektipnya pendataan sesuai dengan syarat yang berlaku