Efektivitas Pengawasan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Mukti Makmur Kota Subulussalam

Abstract

Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Mukti Makmur Kota Subulussalam dapat dilihat bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan penertiban lokasi permukiman liar dan kumuh (slum & squatters), Peremajaan lingkungan permukiman kurang layak huni dan rawan bencana alam, Peremajaan lingkungan permukiman tepi sungai, Peremajaan lingkungan permukiman transmigrasi, Penguatan finasial kelembagaan keuangan formal dan non formal untuk pembangunan perumahan, Penyediaan permukiman bagi pegawai industry agroindustri yang berbasis lingkungan, Pengembangan kawasan perumahan formal dan informal sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif dengan didukung sarana dan prasarana permukiman yang memadai serta melestarikan, menata, merevitalisasi dan meremajaan kawasan permukiman yang memiliki nilai budaya (heritage) untuk mendorong pertumbuhan wisata di Kota Subulussalam Hasil Pengawasan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di kampong Mukti Makmur masih belum efektif. Hal ini di karenakan terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di kampung Mukti Makmur sehingga harus dilakukan penentuan skala prioritas yang menyebabkan tidak semua kebutuhan masyarakat dapat di akomodir. Kemudian pencapaian tujuan yang dilakukan TIPP melalui penyusunan RPLP juga belum maksimal. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten yang hadir dalam rapat serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat penyusunan RPLP membuat dokumen RPLP yang dihasilkan belum sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Lambatnya dana/anggaran yang masuk ke rekening desa dan ke rekening BKM juga menyebabkan pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kurangnya kemampuan adaptasi dan tidak adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara TIPP dan pihak-pihak terkait dengan masayarakat juga membuat rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat penyusunan RPLP dan pelaksanaan program. Kendala lain adalah akses sanitasi yang tidak layak membuat kaum perempuan dan anak-anak serta kaum renta mengalami kendala dan merasa tidak aman, khusunya dalam hal buang air besar. Kebanyakan masyarakat belum memahami dengan maksimal tentang sanitasi yang layak dan pengaruhnya bagi kehidupan, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini dikarenakan masih kurangnya penyuluhan-penyuluhan tentang PHBS khususnya bagi masyarakat MBR.