ANALISIS HUKUM TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH KOTA LANGSA)

Abstract

Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur oleh berbagai peraturan yang mewajibkan persetujuan atasan sebelum mengajukan gugatan cerai. Ketentuan ini bertujuannya untuk memelihara dan menjaga kedisiplinan dan stabilitas dalam birokrasi. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat sejumlah PNS yang mengajukan gugatan cerai tanpa izin atasan, yang dapat menimbulkan masalah hukum dan sanksi administratif. Penelitian ini menganalisis hukum terkait perceraian PNS tanpa izin atasan, dampak hukumnya, beserta tantangan dan solusinya. Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris yang dilengkapi dengan pendekatan analitis-deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi lapangan yaitu wawancara langsung dengan pihak yang terkait yang memiliki keterlibatan dalam proses perceraian, serta melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada dasar hukum untuk izin atasan, tantangan tetap ada, seperti kurangnya sosialisasi prosedur dan lambatnya proses persetujuan. Pengadilan Syariah sering mengabulkan perceraian meski tanpa izin atasan, yang menciptakan konflik antara putusan pengadilan dan peraturan kepegawaian. Sanksi administratif bervariasi, mulai dari teguran hingga pemecatan. Solusi yang diperlukan antara lain perbaikan mekanisme persetujuan dan sosialisasi yang lebih baik kepada PNS mengenai hukum perceraian.