ANALISIS HUKUM PERJANJIAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane)

Abstract

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat, termasuk dalam layanan gadai emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Gadai emas menjadi salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat karena sifatnya yang cepat dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, perjanjian gadai emas di BSI menghadapi berbagai tantangan hukum, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi perbankan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik perjanjian gadai emas di BSI, proses pelaksanaannya, serta akibat hukum bagi nasabah yang tidak dapat menebus barang jaminan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji regulasi yang berlaku, prinsip-prinsip syariah, serta praktik yang diterapkan dalam pelaksanaan gadai emas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) mencakup perjanjian tertulis, penggunaan akad syariah, serta bebas dari riba. Seluruh proses diawasi oleh OJK dan mengikuti Fatwa DSN-MUI. Di BSI KC Kutacane, proses dimulai dengan pengajuan nasabah dan dikenakan biaya taksiran, namun penetapan biaya penyimpanan (ujrah) tidak sesuai dengan Fatwa DSN karena dihitung berdasarkan jumlah pinjaman, bukan biaya riil. Akibat hukum bagi nasabah yang tidak menebus emas adalah pelelangan barang jaminan setelah peringatan, dan nasabah tetap wajib melunasi jika hasil lelang tidak mencukupi.