ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM KEBIJAKAN IMPOR GULA DI INDONESIA

Abstract

Gula merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas pangan, mendukung perekonomian petani tebu dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Sebagai negara dengan produksi gula domestik yang belum sepenuhnya mencukupi permintaan, kebijakan impor gula menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini kerap kali diwarnai oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat berwenang. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor di Indonesia, untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang yang dapat terjadi dalam penerbitan izin impor gula di Indonesia serta untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor gula. Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (library research). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tentang penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor gula di Indonesia telah memiliki landasan yang cukup kuat melalui berbagai peraturan perundang undangan, baik dalam tata kelola perdagangan, kewenangan pejabat publik, maupun regulasi sektoral. Penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin impor gula terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberian izin kepada pihak yang tidak berhak, mengabaikan data kebutuhan nasional, melampaui kuota yang diizinkan, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, manipulasi dokumen atau prosedur yang sering kali terkait dengan pelanggaran prosedur, kepentingan pribadi serta pengabaian regulasi. Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus ini tergolong berat, dengan ancaman pidana penjara hingga seumur hidup, denda miliaran rupiah, dan penggantian kerugian negara berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, efektivitas sanksi tersebut masih terhambat oleh tantangan dalam penegakan hukum, seperti kurangnya konsistensi, kesulitan pengumpulan bukti, dan potensi intervensi politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan komitmen penegakan hukum yang tegas untuk memastikan regulasi dan sanksi dapat berfungsi optimal dalam mencegah serta menangani penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor gula.