Prosedur Penanganan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika: Perbandingan Hukum Indonesia-Thailand

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi rezim pemidanaan yang diterapkan kepada pelaku anak dalam konteks kejahatan narkotika di Indonesia dan Thailand, serta melakukan studi perbandingan mengenai prosedur penanganan hukum yang berlaku di kedua yurisdiksi tersebut. Anak-anak merupakan kelompok demografi dengan prevalensi penggunaan narkotika tertinggi secara global. Kerangka normatif di Indonesia dibangun melalui instrumen legislatif tertentu, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks Thailand, peraturan terkait diterapkan melalui Undang-Undang Narkotika B.E 2522 dan Pengadilan Anak B.E 2494. Penyalahgunaan narkotika dapat dipersepsikan sebagai kejahatan tanpa korban (crime without victim). Terminologi ini menunjukkan bahwa kegiatan ilegal ini tidak menghasilkan penderitaan eksternal, melainkan pelaku sendiri yang mengalami konsekuensi yang merugikan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, menggunakan metode studi dokumenter untuk mengumpulkan informasi dan dianalisis melalui prosedur interpretatif kualitatif. Hasil investigasi menunjukkan bahwa rezim hukum di Indonesia dan Thailand menerapkan pendekatan rehabilitatif, baik melalui intervensi non - institusional maupun institusional, dengan fokus utama pada perlindungan hak hak anak yang terlibat tindak pidana.