PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Indonesia adalah aturan hukum yang diatur oleh Konstitusi Republik Indonesia 1945. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) karena merugikan masyarakat dan negara. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bagaimana sistematika hukum atau aturan mengenai penanganan dari tindak pidana korupsi baik unsur-unsur dari bentuk tindak pidana korupsi, cara penanganannya, serta sanksi apa yang akan diberikan bagi para narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perUndang Undangan (statute approach), dan pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bentuk pertanggungjawaban pelaku korupsi yang meninggal dunia pada tahap penyidikan maupun proses pemeriksaan di pengadilan atau masih berstatus tersangka maupun terdakwa yang belum berkekuatan hukum tetap. Meninggalnya terdakwa bukan berarti hapus atau hilangnya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mempertanggungjawabakan dapat dilakukan ganti rugi kepada ahli waris melalui gugatan perdata