PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL DALAM NEGERI DAN ASING DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI ENERGI BARU TERBARUKA

Abstract

Energi menjadi sebuah kebutuhan yang vital bagi kehidupan manusia saat ini. Selama ini Indonesia masih mengandalkan sumber energi tak terbarukan berupa bahan bakar minyak yang diolah dari minyak mentah. Total konsumsi bahan bakar akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Konsumsi minyak bumi yang tidak sesuai dengan produksi nasional menimbulkan risiko kelangkaan sumber energi minyak bumi. Demi mencapai target campuran energi nasional yang telah ditetapkan, pengembangan Energi Baru Terbarukan di Indonesia memerlukan infrastruktur dan teknologi yang memadai. Ini memerlukan investasi yang sangat besar, dan pemerintah menghadapi masalah dengan anggaran yang terbatas untuk meningkatkan pengembangan Energi Baru Terbarukan tersebut. Untuk mendukung pengembangan Energi Baru Terbarukan, pemerintah perlu bekerja sama dengan para investor agar dapat berkolaborasi dan berpartisipasi dalam keberhasilan program pemerintah sekaligus membantu mengatasi keterbatasan anggaran dalam meningkatkan Energi Baru Terbarukan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini yaitu penelitian Yuridis Normatif di mana penulisan ini akan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar, maka tekhnik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Selanjutnya setelah data data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan melakukan analisis regulasi yang berkaitan dengan materi Skripsi ini. Pemerintah Indonesia, dewasa ini telah menetapkan kerangka regulasi untuk mendukung investasi dalam sektor energi baru terbarukan melalui Undang Undang Nomor. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta berbagai kebijakan turunannya, Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi hubungan kerja sama antara Penanam Modal Dalam Negeri dengan Penanam Modal Asing yang bertujuan untuk mengintergrasikan modal lokal dengan modal asing, mengurangi ketergantungan pada modal asing, dan memastikan pembagian manfaat yang adil bagi kedua belah pihak. Undang-Undang dan peraturan terkait menyediakan perlindungan hukum yang mencakup aspek kepastian hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, dan perlindungan terhadap kebijakan diskriminatif. Pemerintah juga memastikan bahwa aturan yang berlaku memberikan hak yang adil dan memungkinkan investasi berkembang tanpa hambatan pada proses birokrasi.