PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN DALAM PENDAMPINGAN PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Abstract

Dalam proses pemeriksaan, perempuan yang berhadapan dengan hukum memiliki hak pembelaan dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Berdasarkan Pasal 114 KUHAP, penyidik sebelum mulai melakukan pemeriksaan, “wajib” memberitahu dan memperingatkan tersangka akan “haknya” untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasehat hukum. Apabila seorang tersangka atau terdakwa tidak dapat menyediakan penasihat hukumnya dikarekan tidak mampu, maka pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkatan wajib menunjuk penasihat hukumnya. Disinilah Lembaga Bantuan Hukum diharapkan dapat mengambil peran dalam pendampingan Perempuan yang berhadapan dengan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Lembaga Bantuan Hukum Medan Dalam Pendampingan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Studi kasus (study Case) melalui data primer dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam melakukan pendampingan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum terutama Perempuan yang sulit akan ekonomi namun sedang menghadapi proses hukum. Dalam kendalanya Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam mendampingi perempuan yang berhadapan dengan hukum harus menggunakan mekanisme internal dan eksternal, Adapun upaya Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam menangani kendala pendampingan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum dengan cara berkoordinasi dengan instansi terkait