Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Akibat Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Pegawai Pencatatan No.3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn)

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita akibat pembatalan perkawinan yang diajukan pegawai pencatatan nikah. Serta, mengkaji bagaimana proses pembatalan perkawinan pasca penetapan Pengadilan Agama Medan No.3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya dengan mengambil data berupa data sekunder yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar mengenaiputusan pengadilan dan data tersier. Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan. Dengan adanya putusan Pengadilan yang membatal perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, pengaturan secara menyeluruh me ngenai pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 22 sampai dengan Pasal 28, dan peraturan pelaksanaannya hanya menentukan tentang pembatalan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 27 dan Pasal 28.