PENANGANAN DINAS SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN HAK INTELEKTUAL DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK TELANTAR DI KOTA MEDAN

Abstract

Anak telantar merupakan salah satu permasalahan sosial yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, termasuk di Kota Medan. Sebagai bagian dari generasi penerus bangsa, anak-anak telantar berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak dasar mereka, termasuk hak intelektual di bidang pendidikan. Penelitian ini untuk mengetahui anak telantar di Kota Medan mendapatkan pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, penanganan Dinas Sosial Kota Medan dalam pemenuhan hak intelektual dibidang pendidikan anak telantar sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, serta hambatan Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak intelektual dibidang pendidikan anak telantar di Kota Medan. Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan (library research). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemenuhan hak pendidikan anak terlantar di Kota Medan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masih menghadapi tantangan signifikan. Meskipun upaya telah dilakukan melalui kerjasama dengan 28 panti asuhan dan lembaga pendidikan, pemenuhan pendidikan sesuai minat dan bakat belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Dinas Sosial Kota Medan telah menerapkan berbagai program, termasuk pendidikan vokasi dan kerjasama lintas sektoral, namun masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga, stigma sosial terhadap anak terlantar, dan rendahnya motivasi belajar di kalangan anak terlantar itu sendiri. Upaya perbaikan terus dilakukan, termasuk pengembangan sistem informasi terpadu, peningkatan edukasi masyarakat, dan pencarian sumber pendanaan alternatif, namun masih diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk mengatasi kompleksitas permasalahan ini.