EKSISTENSI HUKUM ADAT GAYO DALAM MENYELESAIKAN HUBUNGAN DI LUAR NIKAH (ZINA) DI KUTACANE

Abstract

Penelitian ini membahas eksistensi Hukum Adat Gayo dalam penyelesaian kasus hubungan di luar nikah (zina) di Kutacane. Latar belakang masalah penelitian ini berakar pada ketidakselarasan antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus perzinaan. Hukum Adat Gayo, yang telah lama menjadi pedoman bagi masyarakat di Kutacane, sering kali menghadapi tantangan ketika bersinggungan dengan hukum nasional yang lebih formal. Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi hukum adat Gayo dalam penyelesaikan kasus zina di kutacane, lalu proses penyelesaian zina melalui hukum adat Gayo di Kutacane dan kendala dan upaya dalam penyelesaian zina melalui hubungan zina melalui hukum adat Gayo di Kutacane. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemuka adat, tokoh masyarakat, dan praktisi hukum di Kutacane. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap dokumentasi dan keputusan-keputusan yang terkait dengan kasus zina yang diselesaikan melalui hukum adat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik hukum adat Gayo dan interaksinya dengan hukum formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Gayo masih memiliki peran penting dalam menyelesaikan kasus zina di Kutacane, terutama dalam konteks mediasi dan pemulihan hubungan sosial. Meskipun demikian, hukum adat Gayo sering kali menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman dan hukum positif. Ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum formal sering kali menimbulkan konflik, terutama dalam hal penerapan sanksi dan prosedur penyelesaian. Untuk mempertahankan relevansi dan efektivitasnya, diperlukan integrasi yang lebih baik antara hukum adat dan hukum positif, termasuk peningkatan dokumentasi, pelatihan bagi pemuka adat, dan kebijakan yang mendukung sinergi antara kedua sistem hukum tersebut.