Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26099
Title: | PERAN NEGARA INDONESIA DALAM COMMISSION FOR THE CONSERVATION OF SOUTHERN BLUEFIN TUNA TERHADAP KONSERVASI TUNA SIRIP BIRU SELATAN |
Authors: | DOKO, SUWAN |
Keywords: | Pertanggungjawaban Pidana;Korporasi;Kejahatan Keuangan |
Issue Date: | 27-Sep-2024 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Indonesia dalam CCSBT. Untuk mengetahui hambatan peran Indonesia dalam pelaksanaan CCSBT. Untuk mengetahui upaya peran Indonesia dalam mengatasi hambatan implementasi CCSBT. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, data sekunder dalam penelitian bersumber pada data kewahyuan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen Berdasarkan hasil penelitian Indonesia memainkan peran penting dalam Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) melalui berbagai inisiatif dan kebijakan. Negara ini aktif dalam mengimplementasikan sistem pelacakan dan sertifikasi hasil tangkapan untuk memastikan bahwa Tuna Sirip Biru Selatan yang dipasarkan berasal dari penangkapan yang legal dan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia mengembangkan program adaptasi menghadapi perubahan iklim yang melibatkan penelitian dan inovasi teknologi untuk menjaga populasi Tuna Sirip Biru Selatan. Pemerintah juga mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang CCSBT dan pentingnya konservasi Tuna Sirip Biru Selatan, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Implementasi CCSBT di Indonesia menghadapi berbagai hambatan, termasuk tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap penangkapan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing). Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun teknis, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program konservasi yang efektif. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan CCSBT, Indonesia mengambil berbagai langkah strategis. Pemerintah memperkuat kapasitas kelembagaan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf di lembaga terkait, serta melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi laut. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26099 |
Appears in Collections: | Legal Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI SUWANDOKO.pdf | Full Text | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.