Mekanisme Pengembalian Kerugian keuangan Negara Akibat Proyek Gagal

Abstract

Proyek yang dijalankan oleh sebuah perusahaan atau organisasi seringkali gagal atau tidak mencapai tujuan yang telah direncanakan, hal ini tidak jarang disebabkan oleh kesalahan dalam menjalankan proyek tersebut., Terhadap adanya kerugian keuangan Negara, dalam dimensi hukum administrasi Negara pada prinsipnya adalah berorientasi pada pemulihan kerugian tersebut, serta dapat diberlakukan secara kumulatif dengan sanksi lain, yaitu: saksi administratif, pidana dan keperdataan. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Proyek Gagal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Normatif pendekatan penelitian perundang-undangan (Statute Approach) dan melalui data primer dengan cara cara mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Jika penyelesaian kasus kerugian daerah dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka seharusnya pemerintah daerah dapat melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yang terdiri atas negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya mengupayakan pemulihan kerugian daerah dengan cara asbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu, sebelum menyerahkan kasus kerugian daerah tersebut kepada APH.