Aspek Hukum Perdata Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja Cuti Hamil (Studi Kasus WRP Diet)

Abstract

Kasus PHK terhadap pekerja wanita hamil, seperti yang dialami oleh karyawan WRP Diet, mengungkap kelemahan signifikan dalam perlindungan hukum dan praktik industri. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia, pekerja wanita seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan, termasuk hak atas cuti hamil. Namun, realitas di lapangan sering kali bertentangan, menunjukkan diskrepanasi mencolok antara hukum dan praktik. Dengan mengambil kasus WRP Diet sebagai fokus, studi ini bertujuan untuk mengkaji celah hukum dan implikasinya terhadap perlindungan hak pekerja Urgensi penelitian ini adalah meninjau secara perdata tentang perlindungan hukum bagi pekerja wanita hamil yang menghadapi PHK sepihak. Ini adalah langkah penting menuju penciptaan lingkungan kerja yang adil dan inklusif, di mana hak hak pekerja wanita hamil dihormati dan dilindungi secara efektif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, di mana penelitian ini akan fokus pada kasus pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap pekerja wanita hamil di WRP Diet sebagai unit analisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi dan analisis mendalam tentang konteks, proses, dan dampak pemutusan hubungan kerja tersebut dari sudut pandang hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap pekerja cuti hamil yang di PHK sepihak dalam kasus WRP Diet dijamin oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Kedua undang-undang ini menyediakan kerangka kerja hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak ibu dan anak, menekankan perlunya kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Namun, realitas pelaksanaan hukum menunjukkan kekurangan dalam pengawasan dan penegakan yang efektif, menyoroti kebutuhan untuk pengawasan yang lebih ketat dan pendidikan hukum yang lebih luas untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi pekerja wanita hamil. Beberapa faktor utama mempengaruhi pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap pekerja hamil di WRP Diet, termasuk pengabaian hak cuti melahirkan yang dilindungi undang undang, perubahan status kepegawaian dari karyawan tetap menjadi pekerja lepas sebagai respons terhadap permintaan cuti, dan penggunaan intimidasi serta ancaman pemecatan.