ANALISIS PENGAMANAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH MELALUI SERTIPIKASI DI KOTA TANJUNGBALAI (STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNGBALAI)

Abstract

Pengamanan aset milik pemerintah daerah kota Tanjungbalai melalui sertifikasi berupa tanah ii adalah memberikan kepastian hukum atas berupa tanah, memberikan perlindungan hukum kepada pemerintah Kota Tanjungbalai, meberikan tertib administrasi berupa tanah, adanya sertifikat. Maka pada bidang tanah dapat diketahui kepastian letak tanah, batas-batas tanah, luas tanah, bangunan dan jenis tanaman yang ada di atasnya. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem otonomi daerahnya akan menciptakan Good Governance dengan melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan dan optimalisasi sumber daya yang dimilik. Sehingga berbagai urusan pemerintah yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terselenggara secara maksimal salah satuya adalah pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Tanjungbalai. Permasalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset pemerintah Kota Tanjungbalai dalam Presfektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tajungbalai dalam pengamana aset tanah milik daerahnya serta hambatan yang dialami oleh pemerintah Kota dan Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai. Berdasaarkan penelitian yang dilakukan dikantor Pertanahan Kota Tanjungbalai dan Pemerintah Kota Tanjungbalai ditemukan adanya tanah yang tidak memiliki alas hak akibat hilangnya atau akibat ketidak maksimalan kerja dari pemerintah daerah perlu dilakukan sertifikasi tanah sehingga meberikan perubahan positif untuk mengamankan aset pemerintah kota Tanjungbalai.