ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN OLEH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

Abstract

Dalam hukum pajak disamping ada sanksi administrasi terdapat sanksi pidana yang dijatuhkan untuk pelanggaran dan kejahatan. Hukum pidana seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum KUHP dan yang terdapat diluarnya, yaitu dalam ketentuan-ketentuan yang khusus (lex specialist) Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap fokus penelitian ini, maka Strategi kebijakan hukum pidana di bidang perpajakan di masa yang akan datang seharusnya sejalan dengan prinsip dalam pidana perpajakan, bahwa sanksi pidana dalam perpajakan adalah bersifat Ultimum Remidium artinya dalam penegakan terhadap pelanggaran hukum perpajakan yang diutamakan adalah sanksi administratif, sedangkan penerapan sanksi pidana dilakukan apabila cara-cara yang dilakukan sudah tidak efektif lagi untuk membuat Wajib Pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan tetapi dapat menggangu aspek keadilan hukum bagi wajib pajak dan sekaligus hak hukum Wajib Pajak (masyarakat) secara keseluruhan. Pengaturan kewenangan penyidik PPNS dalam menyidik tindak pidana di bidang perpajakan bersifat monopoli, pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sudah sesuai dengan aturan KUHAP dan UU KUP, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyidikan kepada wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.