PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR (ANALISIS PUTUSAN PN.80/PID.SUS/2017/PN.SGR)

Abstract

Industri kosmetik memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perempuan, dimana masyarakat tertentu sangat bergantung pada penggunaan kosmetik. Kosmetik mempunyai kekuatan untuk mengubah penampilan seseorang dengan mempercantiknya bahkan mengubah penampilan dan penampilan karena banyaknya produk yang diproduksi oleh BPOM (Badan Pengawas Obat Dan Makanan) yang tidak memenuhi syarat. Karena penggunaan kosmetik mudah untuk mendapatkannya. dipasaran dengan harga yang sangat terjangkau karena tidak ada Nomor Kepemilikan dari BPOM, tidak ada label kemasan, dan tidak adanya tanggal yang tidak material pada kosmetik akan menyebabkan kurangnya pemahaman konsumen terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi gadai yang dibuat. adanya alasan untuk menggunakan kosmetika yang berbahaya sehingga menimbulkan bahaya maka dari itu pemerintah republik Indonesia membentuk suatu badan yang bertugas untuk memperlancar kesehatan masyarakat yaitu BPOM (Badan Pengawas Obat Dan Makanan). BPOM adalah sebuah lembaga non kementerian di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Bentuk pengawasan tersebut termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang obat dan makanan. selain pengawasan dari aspek surplus, dilakukan pula pengawasan dari aspek demand melalui pemberdayaan masyarakat agar mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat dan berisiko terhadap kesehatan. Metode penelitian yang di gunakan di dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrin dimana hukum di konsepkan sebagai apa yang tertuliska peraturan perundang – undangan (law in books). jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. salah satu objeknya adalah melakukan pembahasan atau membedah sistematika hukum yang ada pada dasar hukum yang ada. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan doctrinal yang bersifat normatif yaitu mendasarkan analisis pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan relavan pada permasalahan hukum yang berlaku.dan bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualittatif.