AKTUALISASI KEDUDUKAN GUGATAN PIHAK INTERVENSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Abstract

Pihak intervensi adalah pihak yang mengajukan permohonan untuk terlibat dalam suatu gugatan perdata yang sedang berlangsung antara pihak-pihak lainnya. Intervensi dapat dilakukan apabila pihak tersebut memiliki kepentingan yang sah dalam perkara tersebut dan dianggap memiliki hubungan yang erat dengan subjek perselisihan yang sedang diajukan. Sebagaimana dalam Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan, yang diatur dalam RV pasal 279 yang menyatakan barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (Yuridis Empiris), sumber data yang peneliti dapatkan melalui studi lapangan (field research) dengan menggunakan teknik wawancara, melalui penelusuran kepustakaan (library research). Data dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat dipahami bahwa kedudukan gugatan dari pihak intervensi sangat penting dalam pertimbangan hakim dalam membuat putusan akhir. Hakim akan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan pihak intervensi dalam membuat Keputusan, pihak intervensi harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk dapat menjadi intervensi dalam suatu perkara. Misalnya pihak intervensi harus membuktikan bahwa kepentingannnya benar-benar terpengaruh oleh hasil perkara yang sedang berlangsung dan bahwa kehadirannya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebenaran dan keadilan