PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN MELALUI KOMPOSISI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Abstract

Keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu menjadi syarat mutlak bagi terciptanya budaya pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan sulit dibendung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak konstitusional perempuan di Indonesia, pengaturan keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu dan implikasi konstitusionalitas keterwakilan perempuan yang tidak tercukupi dalam penyelenggaraan pemilu. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemenuhan hak konstitusional berupa hak politik perempuan di indonesia sudah diberikan sejak pemilu tahun 1999 sebagaimana negara indonesia telah secara formal mengatur keterlibatan perempuan khususnya pada lembaga penyelenggara pemilu dalam undang-undang melalui tindakan afirmatif keikutsertaan perempuan terbuka secara bebas dengan memberikan kuota keterwakilan perempuan minimal 30%. Pengaturan keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di 2 (dua) badan ad hoc baik di tingkat kpu maupun bawaslu tidak jauh berbeda yakni sama-sama berjumlah 30% keterwakilan perempuan namun terhadap aturan hukumnya badan ad hoc di tingkat kpu lebih detail mengaturnya. Implikasi konstitusionalitas keterwakilan perempuan yang tidak tercukupi dalam penyelenggaraan pemilu masih belum merupakan masalah besar bagi pihak penyelenggara pemilu khususnya di KPU Tapanuli Selatan. Hal ini dikarenakan frasa perundang-undangan yang masih hanya memberikan kalimat “memperhatikan” untuk komposisi pemenuhan keterwakilan 30%.