PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI PREMIUM TANPA IZIN USAHA NIAGA (Studi Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn)

Abstract

Minyak serta gas alam ialah pangkal energi alam yang dipahami oleh negeri memiliki peranaan berarti dalam perekonomian nasional. Dalam usaha menghasilkan aktivitas upaya minyak dan gas alam untuk (Migas) menciptakan kenaikan kelimpahan serta keselamatan orang sudah diresmikan Undang-Undang Hukum No 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Alam.Materi bahan bakar minyak ialah salah satu produk penting dari hasil desalinasi minyak alam. Maraknya Tindak Pidana penyalahgunaan dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak, akibat dari melambungnya harga minyak di pasar dunia. Sehingga kelangkaan Bahan Bakar Minyak akan menghambat usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primernya. Dalam hal ini masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang paling merasakan dampaknya. Tujuan penelitian ini untuk memahami unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana perdagangan bahan bakar minyak bersubsidi premium di stasiun pengisian bahan bakar umum Desa Kemili Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah, serta pertimbangan hakim dalam persidangan. Jenis penelitian adalah deskriptis yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan metode studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian diketahui dan dapat dipahami bahwasanya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah, dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan telah melanggar ketentuan Pasal Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan hukuman pidana penjara dan denda subsidairpidana kurungan