KAJIAN PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN TENAGA KERJA ILEGAL MELALUI PERAIRAN TANJUNGBALAI

Abstract

Sejak dari perkembangan teknologi informasi dan transportasi kian meningkat sehingga membuat batas-batas antar negara semakin semu. Jalur lalu lintas pun semakin mudah untuk diakses. Penyelundupan manusia merupakan salah suatu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi yang potensial menimbulkan berbagai macam implikasi pada kejahatan lain. penyelundupan manusia dapat menjadi takaran lemahnya sistem hukum suatu negara dalam menangani motivasi terselubung dari para imigran untuk menjadikan negara tersebut sebagai negara perantara untuk kejahatan. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek, untuk mengetahui bagaimana bisa terjadi nya dan untuk mengetahui bagaimana kendala dan upaya dalam menangani dan menanggulangi penyelundupan tenaga kerja ilegal melalui perairan Tanjungbalai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang bertujuan menganalisa permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa aspek pidana terhadap tenaga kerja ilegal pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan . UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian . Istilah Tenaga kerja Indonesia (TKI) dirubah sejak terbitnya UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penyebab terjadinya penyelundupan tenaga kerja ilegal melalui perairan Tanjungbalai adalah faktor masyarakat, faktor ekonomi, faktor komoditas dan faktor penegakan hukum. kendala yang dihadapi ialah sulitnya membedakan antara koordinator penyelundupan dengan korban penyelundupan karena mereka berbaur bersama serta pada saat wawancara mereka saling menutupi satu sama lain. Serta upaya dalam menangani penyelundupan tenaga kerja ilegal ialah dengan cara memproses hukum para pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, memberikan himbauan kepada para tki/cpmi nonprosedural yang ilegal, lalu Para Bhabinkamtibmas (polisi masyarakat di desa atau kelurahan) memberikan penyuluhan kepada masyarakat dibantu dengan kepala lingkungan setempat kota Tanjungbalai agar tidak terlibat dalam melakukan tindak pidana penyelundupan tenaga kerja secara ilegal.