Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22802
Title: TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PENATU KILOAN TERHADAP KEHILANGAN PAKAIAN MILIK KONSUMEN BERDASARKAN ASAS KEADILAN
Authors: ALFAT, MHD ALDI
Keywords: Konsumen;Keadilan;Tanggung Jawab
Issue Date: 24-Nov-2023
Abstract: Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerusakan dan kehilangan dari sebuah pengusaha layanan jasa penatu yang berada di wilayah kota Binjai. latar belakangnya adalah menyakut mengenai perjanjian yang dilakukan seorang pengusaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dikarenakan adanya perjanjian yang disepakati bersama, tidak sesuai sehingga menimbulkan kerugian satu sama lain, baik itu kerugian bersifat formil atau materi. Yaitu merupakan pakaian rusak atau pun hilang dan rusak sehingga pakaian tersebut tidak diganti. Tujuan penelitian Untuk mengetahui pengaturan hukum tanggung jawab pelaku usaha atas kerugiaan konsumen, Untuk mengetahui penerapan asas kadilan dalam hubungan pelaku usaha dengan konsumen, Untuk mengetahui Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa PenatuKiloan Terhadap Kehilangan Pakian Milik Konsumen Berdasarkan asas keadilan. Sifat penelitian ini adalah yuridis normatif, sumber data penelitian adalah data hukum islam dan data sekunder, alat pengumpulam data adalah studi dokumentasi. Pengatur hukum tanggung jawab pelaku usaha tercantum pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimana dijelaskan bahwasanya ,Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi / memakai barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan.Ganti rugi yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau barang yang sejenis atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.Penggantian ganti rugi dilaksanakan dalam waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.Pemberian ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian dan adanya unsur kesalahan.Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha terbukti tidak melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen
URI: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22802
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SKRIPSI MHD ALDI ALFAT 1906200122.pdfFull Text2.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.