IMPLEMENTASI KETENTUAN ANTI DUMPING DALAM PASAL VI GATT-WTO DI INDONESIA

Abstract

Persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini ialah masalah perdagangan internasional yaitu berkaitan dengan praktik dumping (penjualan barang impor di bawah harga normal produk domestik). Persoalan tersebut terjadi dikarenakan banyaknya produk impor dengan harganya lebih murah dari harganya dalam negeri, maka memiliki dampak bagi barang sejenis mengalami kalah saing pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri. Penelitian ini untuk mengetahui penetapan kebijakan anti dumping berdasarkan Pasal VI GATT 1994 di Indonesia, kriteria dan jenis dumping berdasarkan Pasal VI GATT 1994 di Indonesia, serta implementasi Pasal VI GATT 1994 dalam penetapan kebijakan anti-dumping di Indonesia. Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (library research). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara keseluruhan, implementasi Pasal VI GATT 1994 dalam penetapan kebijakan anti-dumping di Indonesia melibatkan tahapan yang terstruktur dan cermat. Pengajuan keluhan oleh industri domestik, penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), serta konsultasi dengan pihak terkait menjadi bagian penting dalam proses ini. Langkah-langkah ini mengarah pada pengumuman tindakan sementara dan penetapan tarif anti-dumping akhir untuk mengatasi dampak kerugian. Keseluruhan proses ini tidak hanya menjaga prinsip keadilan dan keterbukaan dalam perdagangan internasional, tetapi juga mengakomodasi persyaratan peraturan perdagangan internasional yang diatur oleh GATT 1994. Indonesia sebagai anggota WTO juga memastikan keterlibatan aktif dalam kerangka WTO, yang secara kolektif menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap implementasi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.