Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22238
Title: ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM KEADAAN FORCE MAJEURE
Authors: PRATAMA, ADRIAN
Keywords: Kerja Sama;Perjanjian
Issue Date: 20-Nov-2023
Abstract: Islam merupakan agama (ad din) yang rahmatanlil’alamin, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini mendapatkan pengaturan menurut hukum Allah,sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkungan kehidupan manusia didunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT dan Horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan vertikal dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan vertikal dengan rabbnya terwujud didalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Hakikatnya suatu perjanjian dilakukan untuk saling menguntungkan para pihak. Itikad baik (good faith) pada saat memulai kontrak membuktikan bahwa perjanjian dilakukan atas kerelaan dari para pihak. Perjanjian yang dilakukan dan disetujui oleh para pihak akan berlaku ketika perjanjian tersebut dilakukan, sehingga para pihak memiliki kewajiban masing-masing untuk memenuhi prestasi. Pasal 1338 kitab Undang-Undang Hukum perdata akan berlaku secara otomatis jika perjanjian telah dilakukan dan disepakati bersama oleh para pihak atau lazim nya disebut sebagai penerapan asas pacta sunt servanda. Para pihak harus memenuhi perjanjian sebagaimana yang telah diatur bersama. Asas pacta sunt servanda dianggap sebagai Undang Undang bagi para pihak yang menjalankan perjanjian. Bahwa, pada hakikatnya harus tercapainya prestasi oleh Abstrahanya persoalan moral dalam perjanjian, melainkan persoalan hukum yang akan terjadi jika prestasi tidak dapat dicapai oleh salah satu pihak, khususnya pihak debitur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah pengertian, perbandingan, dan menganalisis yang berkaitan dengan perjanjian dalam keadaan force majeure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hukum kontrak merupakan bagian hukum perdata, yang menitik beratkan terhadap kewajiban atau prestasi dalam self imposed obligation. Kehendak dalam freedom of contract dan freedom of choice wujud dari kontrak itu sendiri. Force majeure adalah debitur tidak bisa melaksanakan kewajiban atau prestasi karena tidak ada kesalahan. Keadaan-keadaan yang menyebabkan force majeure dan dapat menunda atau membatalkan asas pacta sunt servenda
URI: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22238
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JURNAL ADRIAN.pdfFull Text480.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.