Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22048
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRizky, Muhammad Haris-
dc.date.accessioned2023-11-16T12:53:12Z-
dc.date.available2023-11-16T12:53:12Z-
dc.date.issued2023-10-06-
dc.identifier.urihttp://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22048-
dc.description.abstractPenanganan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinasy crime) memerlukan usaha ekstra keras (extra Ordinary effort). Semua instansi, baik pemerintah maupun swasta harus fokus dengan perannya masing-masing dalam penanganan terorisme dan peningkatan kerja sama yang sangat luas dari seluruh lapisan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme, dan untuk mengetahui studi putusan No.reg 733/Pid.Sus/ 2020/ PN.Jkt.Tim. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Faktor yang melatarbelakangi perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme secara umum dikarenakan berbagai hal yakni Kesukuan, Kemiskinan, Non demokrasi, Radikalisme. Pertanggungjawaban pidana oleh perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme dalam putusan No.Reg 733/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim dikenakan Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Studi putusan No.Reg 733/Pid.Sus/ 2020/ Pn.Jkt.Tim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme serta dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah disampaikan di dalam persidangan.en_US
dc.publisherUMSUen_US
dc.subjectAnalisis Yuridisen_US
dc.subjectTerorismeen_US
dc.subjectPerempuanen_US
dc.titleAnalisis Yuridis Tindak Pidana Terorisme Oleh Pelaku Perempuan (Studi Putusan No. Reg 733/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim).en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SKRIPSI MUHAMMAD HARIS RIZKY FIX.pdf2.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.