ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN OBAT OBATAN PUSKESMAS DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANGKAT

Abstract

Pengadaan obat-obatan adalah proses pengadaan obat dan perbekalan kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan di mana pengadaan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan obat yang tepat jenis dan jumlah, mutu yang tinggi dan waktu yang tepat. Sebelum melakukan pengadaan obat-obatan maka harus terlebih dahulu melakukan perjanjian yang dinamakan perjanjian pengadaan obat-obatan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana klausul yag mengikat para pihak perjanjian pengadaan obat-obatan puskesmas di Dinas Kab Langkat, bagaimana hak dan kewajiban para pihak di dalam melaksanakan perjanjian pengadaan obat-obatan puskesmas di Dinas Kab Langkat, bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan obat-obatan puskesmas di Dinas Kab Langkat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu menggabungkan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sumber data empiris berasal dari wawancara dan dokumen pelaksanaan dan data sekunder berasal dari bahan hukum kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa klausul yang mengikat para pihak perjanjian pengadaan obat-obatan adalah di mana penyedia terpilih melalui pengadaan langsung yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) 17146/PPK-PGL/APBD/JKN/2022,

tanggal 22 September 2022 yang di mana terdapat juga hak dan kewajiban untuk para pihak secara sederhana seperti hak dan kewajiban penyedia adalah melaksanakan pekerjaan dan mendapatkan hasil sedangkan hak dan kewajiban pejabatpenandatangan memeriksa pekerjaan dan melakukan pembayaran. Pada pelaksanaan kontrak ini kedua belah pihak harus menjalankan dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari konflik dan permasalahan karena bagaimanapun kontrak ini berkaitan dengan hukum sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh sekedar saja.