PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KELALAIAN JASA FOTOGRAFER YANG MENGAKIBATKAN FILE RUSAK (Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen)

Abstract

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal 1338 ayat (2) menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Sebagaimana diatur pada pasal 4 UU Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999, konsumen atau pengguna jasa memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Dalam sebuah perjanjian jasa fotografi, pengguna jasa diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas biaya jasa fotografi bertahap dengan tepat waktu dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat ketidaksesuaian sehingga perjanjian tersebut tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan jenis penelitian yang deskriptif. Sedangkan untuk analisis data dipergunakan penelitian studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perlindungan Hukum terhadap konsumen akibat kelalaian jasa fotografer yang mengakibatkan file rusak merupakan suatu perbuatan yang sifatnya merugikan pengguna jasa fotografer. Akibat hukum dari kelalaian fotografer berdampak buruk terhadap keberlangsungan usaha dari fotografer yang menyebabkan kelalaian. Penyedia jasa juga harus bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga sesuai dengan kesepakatan dengan para pihak yang terkait. Hak atas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga terhindar dari kerugian fisik maupun psikis apabila menggunakan suatu jasa.