Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara)

Abstract

Pertanggungjawaban merupakan perbuatan suatu wewenang yang diberikan untuk di laksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaannya. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan dan sebagainya. Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuaan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan, dan kebijakan termasuk pulak didalamnya administrasi publik pemerintah. Dalam hal pertanggungjawaban pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di laksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang di ambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan Hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian di pahami bahwa pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hakekatnya belum memenuhi target 80% dikarnakan banyaknya permainan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah desa sehingga masih banyak sekali desa di Kabupaten ini yang masih tergolong desa swadaya dan belum adanya satu desa pun yang sudah digolongkan dalam desa swasembada, dengan demikian kabupaten ini masih digolongkan sebagai kabupaten yang gagal dalam memberdayakan desa, mengingat sudah 12 tahun kabupaten ini berdiri dengan bupatinya selama 2 priode.