PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENAMBANG PASIR SECARA ILEGAL DI SUNGAI BATANG PANE KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara)

Abstract

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), maka perorangan maupun badan hukum dilarang untuk mengelola sumber daya alam (SDA), seperti pertambangan minerba, kecuali dengan izin atau kontrak karya. Pada praktiknya masih banyak pelanggaran yang terjadi baik yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum dalam pertambangan tanpa izin. Seperti yang terjadi di Kecamatan Padang Bolak menjadi salah satu daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara yang memiliki potensi untuk bahan galian tambang khususnya bahan galian tambang Golongan C. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosioligis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa salah satu hal yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Padang Bolak untuk melakukan penambangan ilegal yaitu faktor ekonomi. Hambatan yang dihadapi antara lain karena lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan pernambangan pasir tanpa izin serta kesadaran masyarakat dan biaya permohonan izin yang dianggap masih berat bagi masyarakat kecil. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar kegiatan penambang pasir secara ilegal di Kecamatan Padang Bolak tidak terjadi lagi yaitu dengan melakukan upaya penal dan atau non penal seperti upaya preventif berupa sosialisasi di desa atau wilayah sekitar yang rawan menjadi tempat pertambangan illegal.