KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT OLEH PPAT/NOTARIS DI KOTA BANDA ACEH

Abstract

PPAT/Notaris memberikan solusi yaitu membuat suatu perjanjian yang bersifat mengikat antara pembeli dan penjual, dalam hal ini dikenal dengan nama PPJB, yang mana pada prakteknya sering menimbulkan permasalahan, baik konflik yang bersumber dari pembeli, penjual. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum perjanjian pengikatan jual beli atas tanah yang belum bersertipikat, untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli tanah yang belum bersertifikat dan untuk mengetahui perlindungan hukum atas pengikatan perjanjian jualbeli atas tanah yang belum bersertipikat di Kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yurisdis normatif, pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Pengaturan hukum PPJB atas tanah yang belum bersertipikat di Kota Banda Aceh telah ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata dengan berlandaskan pada pemberian surat kuasa terlebih dahulu yang terdapat dalam Pasal 1792 KUHPerdata, sehingga putusan majelis hakim berdasarkan pada surat kuasa terlebih dahulu. Kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli tanah yang belum bersertipikat terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata dengan iktikad baik, ini menjadi kekuatan hukum dalam pembuktian di persidangan.Perlindungan hukum atas pengikatan perjanjian jual beli atas tanah yang belum bersertipikat perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam PPJB sangat tergantung kepada kekuatan dari Perjanjian Pengikatan Jual beli yang dibuat.